PANGKALPINANG, Faktamediababel.com — Ratusan mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung (UBB) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (6/5/2026).
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari itu menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait tuntutan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi anggaran daerah yang disebut sedang tidak stabil.
Dengan membawa spanduk dan poster berisi kritik, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi di halaman gedung DPRD. Mereka menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, pengelolaan anggaran daerah, hingga kinerja lembaga legislatif yang dinilai belum maksimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dalam aksinya, mahasiswa menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan DPRD. Mereka juga meminta adanya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama di tengah isu defisit yang tengah dihadapi.
“Rakyat hari ini membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Kami ingin melihat keberpihakan nyata dari DPRD terhadap kondisi masyarakat yang semakin tertekan,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Aksi yang berlangsung damai itu mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, yang menemui massa aksi.
Ia didampingi sejumlah anggota dewan lainnya dan menerima secara langsung tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Dalam pernyataannya di hadapan para demonstran, Didit menyampaikan apresiasi atas sikap kritis mahasiswa. Ia menilai aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap kondisi daerah.
“Saya bersama Bapak Gubernur memberikan rasa hormat kepada adik-adik mahasiswa. Ini luar biasa. Apa yang mereka sampaikan akan kita tindak lanjuti. Kami akan mengundang mereka untuk duduk bersama dan membahas tuntutan yang disampaikan agar permasalahan ini bisa jelas dan menemukan solusi,” ujar Didit.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja menunggu hingga beberapa jam untuk mendengarkan secara langsung aspirasi mahasiswa sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam merespons suara publik.
“Kami rela menunggu hampir empat jam untuk mendengarkan aksi damai ini. Ini menunjukkan bahwa kami terbuka dan siap menerima masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Didit mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak dalam keadaan ideal. Namun demikian, ia menegaskan bahwa DPRD tetap optimistis dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.
“Alhamdulillah, meskipun anggaran kita tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha dan optimis dalam menghadapi defisit anggaran. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menggunakan anggaran secara efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan adanya tantangan fiskal yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Namun, di sisi lain, kondisi ini justru menjadi sorotan mahasiswa yang menilai bahwa keterbukaan informasi dan efisiensi anggaran harus diperkuat.
Mahasiswa juga mendesak DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga, termasuk dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Mereka menilai bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat. Selain itu, isu ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut.
Mahasiswa menilai bahwa masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampak pembangunan secara merata.
Aksi unjuk rasa ini berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Tidak terjadi bentrokan maupun tindakan anarkis selama kegiatan berlangsung.
Di akhir aksi, perwakilan mahasiswa menyerahkan sejumlah tuntutan tertulis kepada pihak DPRD. Mereka berharap agar aspirasi tersebut tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan konkret.
Aksi mahasiswa UBB ini menjadi cerminan meningkatnya kesadaran kritis generasi muda terhadap isu-isu publik di daerah. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, suara mahasiswa diharapkan dapat menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan untuk tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Ke depan, publik akan menanti realisasi dari janji DPRD untuk membuka ruang dialog dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap masyarakat menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut.
Share this content:
About The Author
