Bangka Selatan, Faktamediababel.com – Wakil Bupati Bangka Selatan, Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., mendampingi Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Kadek Anton Budiharta, A.Md., IP., S.H., M.Si., beserta rombongan melakukan peninjauan langsung lokasi pembangunan Lapas Toboali di Desa Bikang Jumat (30/10/2026).
Peninjauan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangka Selatan, Asisten, Staf Ahli, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Camat Toboali, serta Kepala Desa Bikang.
Dalam kesempatan yang baik tersebut, Wabup Debby menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bangka Belitung atas respons cepat menindaklanjuti upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk mendorong kelanjutan pembangunan Lapas Toboali.
Menurut Wabup Debby, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah koordinasi dan komunikasi yang sebelumnya dilakukan Pemkab Bangka Selatan dengan pimpinan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
Kami berterima kasih atas kedatangan Pak Direktur bersama Ibu Kakanwil dan Forkopimda. Sebelumnya, kami bersama Pak Sekda juga sudah mendatangi pimpinan Ditjenpas untuk membahas peninjauan ini, karena kami ingin mendorong percepatan kelanjutan pembangunan lapas yang ada di Toboali,” ujarnya.
Wabup Debby menjelaskan, keberadaan Lapas Toboali menjadi kebutuhan penting dan mendesak seiring dengan kesiapan sarana peradilan serta rencana pelaksanaan persidangan perkara hukum di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
Dengan tersedianya fasilitas pemasyarakatan di daerah sendiri, proses pemindahan tahanan maupun warga binaan asal Bangka Selatan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus memangkas jarak serta waktu tempuh yang selama ini diperlukan.
Dasarnya tentu karena aktivitas peradilan dan persidangan akan segera berjalan di Kota Toboali. Tentu akan jauh lebih optimal jika didukung langsung oleh sarana lapas di wilayah kita sendiri. Ini sangat memudahkan mobilitas tahanan maupun warga binaan asal Bangka Selatan, sehingga jauh lebih efisien dan efektif dari sisi waktu,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkab Bangka Selatan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam pemenuhan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan pembangunan Lapas Toboali. Di antaranya peningkatan akses jalan masuk yang saat ini masih berupa jalan tanah merah, penyediaan jaringan listrik, serta penyiapan kebutuhan lahan pendukung.
Selain itu, pemerintah daerah juga siap memfasilitasi kebutuhan rumah dinas serta penyiapan lahan untuk mendukung keberadaan unit operasional Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kabupaten Bangka Selatan.
Tadi kami sudah membahas bersama Ibu Kakanwil, Pak Direktur, dan Forkopimda terkait apa saja yang harus dikolaborasikan. Dari pemerintah daerah, salah satunya akses jalan masuk yang saat ini masih berupa tanah merah akan segera kita dukung, begitu pula jaringan listriknya. Kami juga menyiapkan dukungan untuk rumah dinas dan lahan bagi pelayanan Bapas,” imbuhnya.
Wabup Debby menegaskan, Pemkab Bangka Selatan siap mengambil bagian sesuai kewenangan dan kemampuan daerah agar pembangunan Lapas Toboali dapat segera dilanjutkan dan nantinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pelayanan hukum dan pemasyarakatan.
Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Kadek Anton Budiharta, menyampaikan bahwa keberadaan Lapas Toboali merupakan kebutuhan penting untuk memperkuat kelembagaan penegakan hukum sekaligus menunjang sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) di Kabupaten Bangka Selatan.
Menurut Kadek Anton, kesiapan institusi penegak hukum lainnya, seperti Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri di wilayah Bangka Selatan, menjadi salah satu pertimbangan penting untuk segera menindaklanjuti pembangunan fasilitas pemasyarakatan tersebut.
“Harapannya tentu kami dari pusat ini segera bisa melanjutkan pembangunan. Karena informasi dari Ibu Wakil Bupati, Pengadilan Negeri sudah siap, Kejaksaan sudah siap. Tentunya tinggal lembaga pemasyarakatan ini menjadi prioritas kami untuk segera diselesaikan,” ungkapnya.
Terkait hasil peninjauan lapangan, Kadek Anton menyampaikan bahwa secara umum kondisi struktur fisik bangunan Lapas Toboali masih cukup kokoh dan lahan yang tersedia dinilai siap untuk dilanjutkan pembangunannya. Meski demikian, diperlukan sejumlah pekerjaan awal, termasuk pembersihan kembali area bangunan setelah beberapa tahun pembangunan belum dilanjutkan.
Lebih lanjut, Kadek Anton berharap kelanjutan pembangunan Lapas Toboali dapat direalisasikan pada tahun 2027 melalui dukungan alokasi anggaran dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.
“Tahun ini memang belum bisa beroperasi. Mudah-mudahan tahun depan alokasi anggaran bisa dikucurkan sehingga kita kejar pembangunan untuk standar minimal operasional, agar lapas ini bisa segera digunakan sambil nanti melanjutkan tahap berikutnya,” ujarnya.
Pemerintah Kanupaten Bangka Selatan berharap dengan Koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda, ini kelanjutan pembangunan Lapas Toboali dapat segera terealisasi. Kehadiran fasilitas tersebut nantinya diharapkan mampu memperkuat pelayanan pemasyarakatan, mendukung efektivitas proses penegakan hukum, serta melengkapi sistem peradilan pidana terpadu di Kabupaten Bangka Selatan.
Share this content:
About The Author
