BANGKA SELATAN, Faktamediababel.com – Ketua Organisasi Masyarakat Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Bangka Selatan menyatakan dukungan terhadap keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang menyetujui delapan poin rekomendasi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), salah satunya terkait posisi Polri yang tetap berada di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Ormas PPM Kabupaten Bangka Selatan, Norman Adjis, pada Jumat (30/1/2026). Ia menilai keputusan tersebut sebagai langkah strategis dalam menjaga independensi dan profesionalisme Polri sebagai institusi penegak hukum yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurut Nurman, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan bentuk penguatan sistem komando nasional agar kepolisian tetap berdiri netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik praktis maupun dinamika kekuasaan.
“Keputusan ini sangat bijaksana. Menjaga Polri tetap berada di bawah Presiden adalah langkah strategis untuk memastikan institusi kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara profesional, tanpa terjebak dalam politisasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa independensi Polri sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan adil, objektif, dan berlandaskan aturan yang berlaku. Namun demikian, Nurman menekankan bahwa struktur organisasi saja tidak cukup tanpa diiringi dengan reformasi internal yang berkelanjutan.
Menurutnya, reformasi di tubuh Polri harus difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan yang menitikberatkan pada etika profesi, kemampuan komunikasi, serta pemahaman terhadap hak asasi manusia.
“Polri harus semakin mendekatkan diri kepada masyarakat dan menunjukkan sikap yang humanis dalam setiap pelaksanaan tugas. Pendekatan persuasif dan dialogis perlu dikedepankan,” katanya.
Lebih lanjut, Norman berharap agar seluruh anggota Polri memahami perannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan semata-mata sebagai penegak hukum yang mengedepankan tindakan represif.
“Anggota Polri harus menyadari bahwa kehadiran mereka di tengah masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman, bukan ketakutan,” tambahnya.
Selain reformasi internal, Ketua Ormas PPM Bangka Selatan juga mendorong penguatan kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan. Ia menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting. Melalui kerja sama yang baik antara Polri dan masyarakat, kesadaran hukum dapat ditingkatkan dan potensi konflik di lapangan bisa diminimalkan,” tuturnya.
Dengan adanya reformasi yang konsisten dan berkelanjutan, Nurman berharap Polri ke depan dapat menjadi institusi yang semakin transparan, akuntabel, serta dipercaya oleh masyarakat luas. Ormas PPM Kabupaten Bangka Selatan, kata dia, mendukung setiap upaya yang bertujuan memperkuat Polri demi menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.
Share this content:
About The Author
