
Toboali, Faktamediababel.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Senin, 6 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Rakor yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, termasuk jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Agenda utama pertemuan ini mencakup pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2026, alokasi dukungan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program pembangunan nasional.
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan. Muhammad Zamroni, S.STP, menyampaikan bahwa keikutsertaan pemerintah daerah dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ia menjelaskan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Zamroni, pemerintah daerah didorong untuk lebih responsif terhadap dinamika pergerakan harga serta kendala yang dihadapi di lapangan. Ia menambahkan bahwa hasil rakor akan segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret di tingkat daerah.
“Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan setiap kebijakan yang diambil mampu menekan laju inflasi di daerah,” ujar Zamroni.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional maupun daerah. Menurutnya, dukungan kebijakan yang tepat sasaran akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.
Selain itu, Zamroni menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan terus memantau perkembangan harga komoditas strategis serta memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gejolak ekonomi. Ia menilai pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan efektif.
Secara keseluruhan, pelaksanaan rakor ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam menghadapi tantangan inflasi pada tahun 2026.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional serta memastikan pengendalian inflasi berjalan optimal demi menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Share this content:
